Implementasi Nilai Bela Negara melalui Pendekatan Keilmuan Sistem Informasi untuk Ketahanan Layanan Publik Digital

 PENDAHULUAN

Percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan telah mengubah secara signifikan penyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Banyak layanan administratif seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, perpajakan, dan perizinan beralih ke platform digital yang sangat bergantung pada keandalan sistem informasi. Ketergantungan ini menjadikan keamanan,stabilitas, dan integritas layanan digital sebagai aspek krusial dalam menjaga kepentingan nasional. Karena itu, implementasi bela negara kini tidak hanya menyangkut pertahanan teritorial, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketahanan digital dan informasi yang menjadi dasar berjalannya pelayanan publik. 

Keilmuan Sistem Informasi juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan layanan publik digital di era sekarang. Disiplin ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup manajemen, tata kelola, pengolahan data, analisis risiko, dan pengembangan solusi teknologi yang mendukung kinerja organisasi. Pendekatan Sistem Informasi juga dapat menjembatani kebutuhan organisasi dengan pemanfaatan teknologi yang aman dan efektif. Karena itu, bidang ini sangat relevan sebagai wujud bela negara di era digital, terutama dalam menghadapi ancaman seperti serangan siber, kebocoran data, gangguan layanan, dan mis informasi.

PEMBAHASAN

Mulai dari relevansi bela negara di era transformasi layanan publik digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan berbasis data lainnya. Pada konteks ini, bela negara tidak lagi sekadar berkaitan dengan aspek militer, melainkan juga menyangkut kesadaran untuk menjaga keberlangsungan ekosistem digital yang menjadi fondasi pelayanan masyarakat modern. Gangguan pada layanan digital, seperti serangan siber, manipulasi informasi, pencurian identitas, hingga sabotase infrastruktur data, dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial maupun kepercayaan publik terhadap negara.

Oleh karena itu, nilai-nilai bela negara akan tanggung jawab, kewaspadaan, dan cinta terhadap tanah air kini menemukan bentuk baru di ruang digital. Upaya menjaga keamanan sistem, memastikan keakuratan data, dan melindungi informasi publik menjadi bagian dari kontribusi terhadap keberlanjutan layanan negara. Artinya upaya bela negara dalam era digital menuntut akan kombinasi antara kemampuan teknis, pemahaman etika, dan komitmen menjaga kepentingan publik.

Kedua, peran sistem informasi juga tak kalah penting dalam menguatkan praktik bela negara di ruang digital karena memiliki cakupan luas, meliputi teknologi informasi, manajemen proses bisnis, tata kelola data, keamanan informasi, dan pengembangan aplikasi yang mendukung pengambilan keputusan. Peran-peran ini menjadikannya kunci dalam penguatan layanan publik digital sebagai bagian dari implementasi nilai bela negara, diantaranya adalah

a. Penguatan keamanan informasi

Keamanan informasi merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketahanan layanan digital. Kebocoran data, serangan phishing, ransomware, dan penyusupan pada jaringan pemerintah dapat mengancam stabilitas layanan publik. Penelitian Sabrina (2025) menekankan bahwa krisis keamanan data publik di Indonesia menunjukkan urgensi penguatan kedaulatan digital melalui manajemen keamanan yang lebih sistematis, terutama dalam lingkungan pemerintahan. Pendekatan keamanan berbasis standar seperti ISO/IEC 27001 juga membantu organisasi pemerintah dalam mengatur kontrol keamanan,manajemen risiko, hingga penerapan kebijakan perlindungan data. Dengan demikian, penguatan keamanan informasi tidak hanya isu teknis, tetapi juga bagian dari komitmen bela negara dalam menjaga aset digital masyarakat.

b. Pengembangan infrastruktur layanan yang Tangguh

Layanan publik digital memerlukan arsitektur sistem yang mampu meminimalkan downtime. Konsep Business Continuity Planning (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) yang banyak dibahas dalam literatur Sistem Informasi berperan dalam membangun ketahanan layanan publik serta mengurangi tingkat risiko kegagalan layanan kritis.

c. Integrasi sistem lintas instansi

Tantangan lain dalam layanan publik digital adalah fragmentasi sistem antar instansi yang menyebabkan ketidakefisienan dan celah keamanan. Studi Ali et al. (2023) mengenai interoperabilitas layanan publik melalui model Government Service Bus menunjukkan bahwa integrasi lintas instansi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, memperkuat koordinasi, serta menurunkan risiko kegagalan layanan. Melalui keilmuan Sistem Informasi seperti arsitektur enterprise, integrasi basis data, dan standarisasi API, koordinasi layanan dapat berjalan lebih efektif. Integrasi ini merupakan wujud bela negara karena memperkuat ketahanan informasi publik dan memastikan layanan tetap responsif serta aman.

d. Mendukung literasi digital

Selain aspek teknis, Sistem Informasi juga berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama terkait keamanan digital, penggunaan aplikasi publik, dan perlindungan data pribadi. Renanda dan Rosidin (2025) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan digital sangat bergantung pada pemahaman pengguna terhadap teknologi. Abdurrahman et al. (2025) juga menegaskan bahwa transformasi e-government tidak dapat berjalan optimal tanpa kemampuan digital masyarakat yang memadai. Karena itu, literasi digital menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan layanan publik berbasis teknologi.

Hal terakhir yang perlu kita ketahui adalah nilai-nilai bela negara dan pendekatan sistem informasi pada dasarnya saling menguatkan. Karena kedua hal tersebut memberikan landasan moral berupa kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen menjaga kepentingan publik sementara Sistem Informasi menyediakan cara, teknik, dan kerangka kerja untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di ranah digital.

Keduanya bekerja secara harmonis dalam beberapa praktik nyata yaitu menjaga kerahasiaan dan integritas data publik, memastikan keberlangsungan layanan digital meski menghadapi ancaman, menciptakan layanan publik yang terintegrasi dan responsif, meningkatkan kapasitas SDM melalui literasi digital, serta memperkuat keamanan nasional melalui infrastruktur dan tata kelola informasi yang baik.

PENUTUP

Demikian bahwa implementasi nilai-nilai bela negara dalam era digital ini tidak dapat dilepaskan dari peran keilmuan Sistem Informasi. Transformasi digital yang terus berkembang menuntut negara untuk memiliki sistem pelayanan publik yang aman, andal, dan mampu menghadapi berbagai ancaman siber. Melalui keilmuan Sistem Informasi, berbagai aspek seperti keamanan informasi, analisis risiko teknologi, integrasi sistem, hingga literasi digital dapat diperkuat sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas layanan publik. Dengan demikian, kontribusi Sistem Informasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian daria tanggung jawab strategis dalam menjaga kepentingan nasional.